NURANI - Kehausan masyarakat akan hadirnya tokoh yang bersih dan bersahaja itu akhirnya terpenuhi. Tampilnya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR pada 13 Oktober 2004 lalu, bak oase yang menghapus rasa dahaga masyarakat. Betapa tidak, hanya lima hari setelah menjabat ketua MPR, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu langsung menggagas kesepakatan yang layak menjadi teladan bagi pejabat tinggi lainnya. Bersama pimpinan MPR lainnya, Hidayat menolak mobil dinas Volvo yang dianggap sebagai lambang kemewahan.
Tak hanya itu. Pimpinan MPR juga menolak tinggal di kamar mewah Hotel Mulia Jakarta --dengan tarif sekitar Rp 5 juta per malam-- selama sidang MPR 18-20 Oktober 2004. Mereka akhirnya ditempatkan di kamar standar dengan tarif Rp 1,5 juta per malam. Hidayat bahkan sempat menginap di kantornya ketika jadwal sidang amat padat.
Dibanding pejabat tinggi lain, kekayaan Hidayat jauh di bawahnya. Saat awal menjabat ketua MPR, total harta kekayaan Hidayat sekitar Rp 233,269 juta dan 15.000 dolar AS. Jumlah yang boleh dibilang 'sangat sedikit' dibanding pejabat tinggi lainnya. a juga meninggalkan posisinya sebagai presiden partai, begitu terpilih sebagai ketua MPR. Suatu contoh baru dalam alam politik di tanah air. "Saya kira, perangkapan jabatan itu juga merupakan penyalahgunaan jabatan," kilahnya.
Cerita seputar kesahajaan dan keteladanan pria kelahiran Klaten, Jateng, 8 April 1960 itu masih berlanjut. Ayah empat anak dari pernikahannya dengan Kastrian Indriawati tersebut sempat menolak uang dinas untuk tiga hari kerja ke Makassar karena faktanya dia hanya sehari berada di sana. Jika ada undangan dari partainya untuk berkunjung ke daerah, Hidayat selalu menolak beragam fasilitas --termasuk kamar hotel mewah-- dari pemda setempat.
Suatu saat, Hidayat pernah marah terhadap kader PKS di Padang. Kala itu, Hidayat hadir di sana atas undangan partainya. Dia merasa aneh ketika ditempatkan di kamar mewah Hotel Bumi Minang. Setelah dijelaskan, bahwa biaya hotel ditanggung pemda setempat, Hidayat tak mau. Dia bersikeras membayar sewa kamar sendiri dan tak hendak membebani pemda.
Kunjungan ke daerah atas nama partai pun selalu menggunakan kursi pesawat kelas ekonomi, sesuai kemampuan pihak yang mengundang. Dia tak akan bergeser dari tempat duduk, sekalipun pramugari menyilakannya berpindah ke kelas bisnis atau eksekutif.
Lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo itu memang selalu memberi contoh konkret. Saat badai tsunami menerjang Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004, dia ikut turun langsung ke lokasi musibah. Bukan sekadar meninjau, Hidayat ikut membantu untuk mengangkat mayat-mayat yang berserakan. Bersama kader partainya, ia pun melakukan shalat jenazah di lokasi terjadinya musibah.
Hidayat yang lulus S1, S2, dan S3 dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu lahir dari keluarga sederhana. Ayah dan ibunya adalah seorang guru. Karena itu, jiwa pendidik yang senantiasa memberi contoh akan selalu dipegangnya. "Anda tak mungkin menuntut komitmen orang lain kalau Anda sendiri tak memiliki komitmen," tutur anak dari Muhammad Syukri dan Siti Rahayu tersebut.
Dia pun berpendapat, asal ada komitmen kuat dari para pengambil keputusan, maka tak terlalu sulit untuk melawan korupsi. Menurut dia, korupsi hampir selalu terkait dengan kekuasaan. "Sedangkan kekuasaan itu ada di tangan pengambil keputusan. Ini ibarat mata air. Kalau mata airnya jernih, maka aliran air yang ke bawah juga akan ikut jernih," paparnya.
Sikap empatik, tak bermewah-mewah, dan hidup secukupnya (efisien) menjadi prinsip moral yang dipegangnya. "Saya sejak dulu punya prinsip qana'ah (merasa cukup dengan apa yang ada)," jelasnya. Prinsip ini dianggapnya sebagai cara ampuh menghindari godaan korupsi.
Dua hal yang ditakuti penggemar bulu tangkis itu adalah jika tak mampu menjaga istikamah (konsistensi) maupun memegang amanah (kepercayaan). Baginya, orang yang tak konsisten tidak akan mungkin mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik. Di mata pengamat hukum perbankan Pradjoto, Hidayat dianggap tokoh yang luar biasa. "Semoga komitmennya bisa menular pada tokoh lainnya," kata Pradjoto ketika itu.
Sedangkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Anwar Nasution, merasa amat terkesan terhadap sikap Hidayat. "Gerakan moralnya untuk memberantas korupsi dengan pola hidup sederhana perlu dijadikan contoh," paparnya beberapa waktu lalu.
Di saat kondisi bangsa masih carut-marut seperti ini, 'virus' yang dibawa oleh Hidayat amatlah diperlukan. Apalagi, 'virus hidup bersih' itu dihembuskan oleh seorang petinggi negara. Tentu saja gaungnya diharapkan bisa menggema ke seluruh penjuru negeri agar makin banyak melahirkan Hidayat-Hidayat yang lain.
Sumber : http://www.republika.co.id/tokoh-perubahan/landingpage/2005.php
